*JAKARTA* – Polemik data beras nasional memanas. Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera audit total gudang Bulog dan seluruh penggilingan padi se-Indonesia. Desakan keras ini buntut klaim swasembada beras Mentan Amran Sulaeman yang dinilai janggal.
*DATA VERSI MENTAN DIKULITI*
“Sebaiknya Presiden Prabowo segera mengambil langkah strategis melakukan audit,” tegas Ketua Umum APT2PHI Dr. Rahman Sabon Nama, Sabtu 26/4/2026.
APT2PHI menyorot klaim Mentan Amran soal cadangan stok nasional Bulog 5.194.000 MT sebagai terbesar sepanjang sejarah. “Padahal menurut data APT2PHI, cadangan stok nasional Bulog pernah mencapai 5,5 juta MT tahun 2014-2015,” sentil Rahman.
Ia menilai data produksi nasional 2025-2026 dari Kementan memicu kontroversi publik. “Potensi data banyak yang melenceng berakibat bisa menyebabkan ke depan impor beras besar-besaran bisa terjadi,” bebernya.
APT2PHI berharap BPS segera mempublikasikan perbaikan hitungan data produksi dan cadangan stok nasional Bulog. “Data BPS sangat penting agar bisa diakses publik,” ujarnya.
Tak cuma soal data, APT2PHI juga menyemprot kebijakan distribusi.
“Presiden perlu memperbaiki kebijakan pengadaan dan distribusi beras, karena harga beras di berbagai wilayah masih tinggi,” tegas Rahman.
Menurutnya, polemik swasembada ini kontraproduktif. Penyebabnya, kebijakan pangan belum terintegrasi dan lemahnya koordinasi Kementan, Kemendag, Bulog, BPS, Menko Pangan, dan Menko Ekonomi.
*TUNTUTAN TEGAS*
APT2PHI menuntut transparansi. Jika data produksi meleset, rakyat jadi korban: harga mahal dan impor jebol. “Kontroversi ini tidak perlu terjadi kalau koordinasi antar kementerian berjalan,” pungkas Rahman.
Hingga berita ini naik, pihak Kementan dan Bulog belum memberi tanggapan resmi. Hak jawab tetap dibuka.
